Proyek China di Nepal dalam Investigasi Pemerintah Baru 2026

Desa Rimba Jaya – Pemerintah Nepal meluncurkan investigasi tingkat tinggi terhadap seluruh proyek infrastruktur yang terhubung dengan China pasca pelantikan pemerintahan baru per April 2026. Komite khusus ini meninjau kembali berbagai kesepakatan strategis yang lahir semasa era mantan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli demi memastikan kepentingan nasional tetap terjaga.

Langkah tegas ini menandakan perubahan orientasi kebijakan luar negeri Nepal dalam merespons kerja sama ekonomi dengan Beijing yang mandek sejak beberapa tahun terakhir. Pemerintah Nepal kini menerapkan kebijakan review-first sebelum menentukan langkah diplomasi lanjutan bagi setiap inisiatif pembangunan yang melibatkan mitra asing.

Evaluasi Menyeluruh Proyek China di Nepal

Pemerintah Nepal mengevaluasi ulang hubungan strategis dan ekonomi dengan China setelah banyak proyek sejak 2016 hingga 2018 mengalami stagnasi. Pengamat geopolitik dari Institute for Conflict Research & Resolution (ICRR), Ajit Amar Singh, mencatat bahwa pemerintah kini mengambil posisi tegas untuk tidak menandatangani perjanjian baru sebelum menuntaskan peninjauan seluruh proyek lama.

Faktanya, banyak inisiatif yang semula berlabel transformasi ekonomi nasional justru menghadapi penundaan panjang atau kegagalan implementasi total hingga 2026. Singh mengungkapkan bahwa fase awal kemitraan Nepal melalui Belt and Road Initiative (BRI) sering memprioritaskan sinyal strategis, bukan kesiapan teknis maupun perencanaan finansial yang matang.

Menariknya, komite investigasi ini bakal menelusuri akar persoalan keterlambatan serta potensi kewajiban finansial yang membebani anggaran negara. Selain itu, pemerintah ingin memastikan apakah setiap proyek benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat atau hanya sekadar simbolisme geopolitik yang tidak produktif.

Daftar Evaluasi Proyek Strategis

Berbagai proyek besar yang lahir sejak 2017 hingga 2020 kini masuk ke dalam daftar pengawasan ketat pemerintah Nepal. Berikut ringkasan kondisi proyek yang tengah pemerintah tinjau per 2026:

Selain daftar di atas, pemerintah Nepal juga meninjau kembali Jaringan Konektivitas Multi-Dimensi Trans-Himalaya yang meluncur pada 2017-2018. Hingga 2026, proyek tersebut tetap berada pada tahap konseptual tanpa kemajuan berarti di lapangan.

Problem Struktural dan Transparansi

Kegagalan berulang pada proyek infrastruktur ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang mendalam. Menurut Singh, kurangnya transparansi dalam naskah perjanjian menyulitkan pihak berwenang saat menilai implikasi masa depan bagi ekonomi nasional. Banyak proyek bermula tanpa mekanisme pendanaan yang jelas, sementara tantangan geografis Nepal membuat biaya konstruksi menjadi sangat mahal.

Oleh karena itu, pemerintah Nepal sekarang memprioritaskan akuntabilitas sebagai syarat utama kemitraan masa depan. Alhasil, pemerintah membekukan negosiasi dengan China sampai hasil investigasi menunjukkan kejelasan. Dengan demikian, Kathmandu ingin menghindari risiko politik serta ekonomi dari komitmen tanpa manfaat terukur.

Implikasi Strategis dan Kedaulatan

Langkah berani ini mencerminkan kesadaran penuh Nepal terhadap bahaya ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan eksternal. Keputusan pemerintah menegaskan bahwa kemitraan internasional wajib selaras dengan transparansi serta kebutuhan pembangunan domestik yang riil. Selain itu, pemerintah ingin membuktikan kemandirian mereka di mata publik dan komunitas internasional.

Singh menyimpulkan bahwa Nepal kini berada di titik balik krusial. Pesan yang penguasa sampaikan sangat jelas, yaitu Nepal tetap terbuka melakukan kerja sama dengan siapa pun, tetapi hanya dengan syarat yang menguntungkan rakyat. Pada akhirnya, upaya ini mengubah wajah kebijakan luar negeri Nepal dari diplomasi simbolik menjadi pengambilan keputusan berbasis bukti nyata.