Manifesto politik Palantir dan 22 Ideologi Kontroversialnya

Desa Rimba Jaya – Palantir Technologies memicu kecaman keras setelah perusahaan teknologi dan kontraktor intelijen Amerika Serikat tersebut mengunggah ringkasan 22 poin ideologi perusahaan melalui platform X pada Minggu, 19 April 2026. Publikasi ini menuai reaksi negatif dari berbagai kalangan, terutama karena narasi tersebut dinilai sangat agresif dan melampaui batasan bisnis teknologi konvensional.

Isi dokumen tersebut sebenarnya merangkum buku tulis tangan Alex Karp selaku CEO Palantir yang berjudul The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West, yang terbit pada tahun 2025 lalu. Banyak anggota parlemen Inggris segera memberikan kritik tajam, bahkan menyebut serangkaian pernyataan itu sebagai racauan supervillain dan parodi film RoboCop yang meresahkan khalayak luas.

Manifesto politik Palantir dan Kecaman Anggota Parlemen

Martin Wrigley, anggota parlemen dari Partai Liberal Demokrat yang juga menduduki posisi di komite sains dan teknologi parlemen, menyatakan penolakannya dengan tegas. Ia menilai manifesto politik Palantir membuktikan bahwa etika internal perusahaan tidak memiliki kecocokan untuk menangani proyek pemerintah Inggris yang melibatkan data pribadi paling sensitif milik warga negara.

Tidak hanya itu, Rachael Maskell selaku anggota parlemen dari Partai Buruh menambahkan kekhawatiran serupa. Mantan pekerja National Health Service (NHS) ini menyoroti bagaimana Palantir mencoba mengarahkan kebijakan, politik, serta pilihan investasi, padahal mereka menjalankan kontrak NHS senilai 330 juta poundsterling atau setara dengan porsi signifikan dari total kontrak perusahaan di Inggris yang mencapai lebih dari 500 juta poundsterling per 2026.

Selanjutnya, Maskell mendesak pemerintah untuk memahami secara mendalam kultur serta ideologi Palantir. Ia mengusulkan peninjauan kembali atas kesepakatan yang ada dan mempertimbangkan strategi keluar dari kontrak tersebut sesegera mungkin karena keterlibatan perusahaan semakin luas, termasuk akses ke data regulasi keuangan sensitif dari Financial Conduct Authority (FCA).

Respon Palantir atas Kritik Publik

Menanggapi berbagai gelombang kritik tersebut, pihak juru bicara Palantir memberikan pembelaan melalui pernyataan resmi. Mereka mengklaim perangkat lunak milik perusahaan telah meningkatkan operasi NHS secara signifikan, termasuk mempercepat waktu diagnosis kanker dan menjaga kapal serta aset Angkatan Laut Kerajaan tetap beroperasi optimal.

Bahkan, perusahaan menekankan kontribusi tenaga kerja mereka di Inggris yang mencapai proporsi 17 persen dari total karyawan global. Angka tersebut menempatkan Palantir sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar dunia yang menaruh perhatian besar pada infrastruktur pertahanan dan keamanan nasional di wilayah tersebut.

Poin-Poin Utama Manifesto Politik Palantir

Perusahaan memaparkan 22 poin manifesto yang mencakup berbagai aspek ideologis mulai dari kewajiban moral hingga posisi mereka di kancah politik global. Berikut daftar lengkap dari manifesto tersebut:

• Silicon Valley memiliki kewajiban moral untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara.
• Perusahaan menolak tirani aplikasi karena iPhone membatasi potensi manusia.
• Pertumbuhan ekonomi dan keamanan publik merupakan syarat utama dimaafkannya kelas penguasa.
• Masyarakat demokratis membutuhkan kekuatan keras berbasis perangkat lunak untuk menjaga kemenangan.
• Pihak lawan terus membangun senjata AI, maka dari itu negara harus tetap maju.
• Palantir menyarankan wajib militer universal agar risiko perang terbagi rata di masyarakat.
• Pemerintah perlu memenuhi kebutuhan militer, termasuk pembangunan perangkat lunak untuk persenjataan.
• Pegawai negeri harus bekerja dengan standar yang memadai agar instansi bertahan.
• Ruang publik membutuhkan keringanan dan pengampunan atas kompleksitas manusia.
• Psikologisasi politik diyakini membawa masyarakat ke jalur yang salah.
• Kehancuran musuh merupakan momen perenungan, bukan saat perayaan.
• Era atom telah berakhir dan digantikan oleh era deterensi berbasis AI.
• Amerika Serikat menyediakan peluang bagi warga yang bukan dari kelas elite turun-temurun.
• Kekuatan Amerika membantu menjaga perdamaian dunia selama hampir satu abad.
• Jerman dan Jepang harus meninggalkan kebijakan pasifisme untuk menjaga kekuatan dunia.
• Pemerintah perlu mengapresiasi tokoh seperti Elon Musk yang membangun meski pasar gagal.
• Sektor teknologi harus turun tangan mengatasi peningkatan angka kejahatan kekerasan.
• Paparan kehidupan pribadi yang kejam mengusir bakat-bakat cakap dari sektor publik.
• Ketidakberanian mengambil risiko dalam pernyataan publik bersifat korosif.
• Intoleransi elite terhadap keyakinan agama menunjukkan kurangnya keterbukaan pikiran.
• Dunia tidak boleh menganggap semua budaya setara karena sebagian budaya bersifat regresif.
• Masyarakat harus meninggalkan pluralisme kosong atas nama inklusivitas tanpa definisi yang jelas.

Analisis Terhadap Ideologi Perusahaan

Seluruh poin yang Palantir suarakan mencerminkan pandangan Alex Karp mengenai masa depan peradaban Barat yang mereka rasa perlu mengandalkan kekuatan keras. Bagi mereka, debat teatrikal seringkali menghambat kemajuan yang sebenarnya krusial bagi keamanan nasional pada tahun 2026.

Apakah langkah ini akan memicu perdebatan lebih lanjut mengenai peran perusahaan teknologi sebagai pengarah ideologi politik global? Faktanya, manifesto ini menguji batasan antara tanggung jawab korporasi sebagai penyedia alat teknologi dengan partisipasi mereka dalam mendikte kebijakan publik yang sangat kontroversial.

Pada akhirnya, publik saat ini menantikan langkah selanjutnya dari pemerintah Inggris terkait status kerja sama mereka dengan perusahaan tersebut. Mengingat ketersediaan data sensitif yang mereka kelola saat ini, pengawasan ketat tentu menjadi tuntutan utama bagi setiap kontrak pemerintah yang sedang berlangsung.