Desa Rimba Jaya – Kebocoran ekspor batu bara Indonesia mencapai angka fantastis Rp 345 triliun selama periode 2015-2026. NEXT Indonesia Center mengungkap temuan praktik trade misinvoicing atau selisih pencatatan kepabeanan yang menyebabkan kerugian negara dalam skala besar tersebut.
Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, menyampaikan temuan ini di Jakarta pada Minggu, 26 April 2026. Data riset tersebut menunjukkan selisih pencatatan senilai US$ 20,0 miliar dengan asumsi kurs Rp 17.252 per Dolar AS sepanjang dekade terakhir. Bahkan, jika tim peneliti menarik data hingga 25 tahun ke belakang, total nilai selisih mencapai US$ 39,5 miliar.
Temuan ini menegaskan betapa masifnya tantangan tata kelola sumber daya mineral nasional. Sejumlah pihak kini menyoroti bagaimana pola perdagangan ilegal menggerus potensi penerimaan negara setiap tahunnya.
Analisis Mendalam Kebocoran Ekspor Batu Bara Nasional
Praktik trade misinvoicing dalam sektor komoditas ini berkembang dalam dua modus utama, yakni under-invoicing dan over-invoicing. Pelaku usaha melaporkan nilai ekspor lebih rendah atau lebih tinggi daripada nilai transaksi sebenarnya untuk menghindari kewajiban domestik atau memindahkan dana lintas negara.
Faktanya, Indonesia memegang status sebagai eksportir batu bara terbesar dunia. Selama periode 2020-2026, negara menyuplai sekitar 28,31% total pasokan global. Rata-rata nilai ekspor nasional mencapai US$ 30,6 miliar per tahun dalam kurun waktu tersebut. Dengan skala sebesar itu, tentu saja fluktuasi data sedikit saja akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Adapun rincian modus operandi pelaku berdasarkan data UN Comtrade periode 2015-2026 adalah sebagai berikut:
| Jenis Praktik | Total Nilai (US$) |
|---|---|
| Under-invoicing | 13,5 Miliar |
| Over-invoicing | 6,5 Miliar |
Motivasi di Balik Manipulasi Data Perdagangan
Pihak NEXT Indonesia Center menduga kuat bahwa pelaku menjalankan praktik gelap ini untuk menekan beban royalti produksi. Selain itu, perusahaan sering menggunakan modus ini untuk mengakali aturan Domestic Market Obligation (DMO). Aturan DMO ini mewajibkan pelaku usaha menjual sebagian produksi ke pasar domestik dengan harga tertentu.
India menempati posisi teratas sebagai negara tujuan ekspor dengan potensi under-invoicing terbesar, yakni mencapai US$ 7,9 miliar. Angka tersebut mencakup 58,63% dari total nilai under-invoicing nasional. Hal ini selaras dengan porsi India yang menyerap 27,08% dari total ekspor batu bara Indonesia selama 2020-2026.
Sebaliknya, praktik over-invoicing cenderung terpusat pada negara Bangladesh. Nilainya mencapai US$ 4,29 miliar atau 66,13% dari total nilai over-invoicing. Tren ini memberikan indikasi kuat mengenai adanya mekanisme perdagangan yang kurang transparan dan terstruktur di negara tujuan tertentu.
Upaya Pemerintah Mengoptimalkan Penerimaan Negara
Pemerintah Indonesia kini tengah mempersiapkan kebijakan bea keluar guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ini. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan niat tegas untuk menutup celah praktik under-invoicing dan ekspor ilegal. Langkah ini bertujuan agar negara tidak terus kehilangan potensi pendapatan.
Namun, rencana pengenaan bea keluar antara 1% hingga 5% ini menghadapi dinamika di internal kabinet. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan perlunya kehati-hatian dalam menetapkan aturan tersebut. Hingga awal April 2026, pemerintah belum menerapkan kebijakan bea keluar tersebut sama sekali.
Situasi ini menghadirkan dilema bagi pengambil kebijakan. Pemerintah menginginkan peningkatan pendapatan, namun di saat yang sama, mereka juga mewaspadai dampak kebijakan terhadap stabilitas ekspor nasional. Apakah pemerintah mampu menemukan titik temu tanpa harus mengorbankan industri tambang yang menjadi tulang punggung ekspor?
Reformasi Sistem sebagai Solusi Jangka Panjang
Ade Holis menegaskan bahwa penerapan bea keluar tidak akan optimal tanpa reformasi sistem pengawasan yang komprehensif. Kebijakan tarif sekadar menjadi solusi tambal sulam apabila pemerintah tidak menyentuh akar permasalahan utama dari hilangnya pendapatan nasional.
Ketidaktransparanan dalam struktur kontrak jangka panjang serta keterlibatan perusahaan afiliasi luar negeri menjadi tantangan nyata yang harus segera pemerintah selesaikan. Tanpa integrasi data perdagangan lintas negara, masalah serupa akan terus berulang di masa depan.
Pemerintah perlu memperkuat transparansi harga di pasar internasional serta memperketat audit terhadap emiten tambang. Data yang akurat sangat krusial agar pemerintah memiliki dasar kuat dalam menetapkan kebijakan ekonomi. Pada akhirnya, perbaikan tata kelola sektor batu bara akan membangun kembali kepercayaan publik sekaligus menjaga kredibilitas data perdagangan Indonesia di level internasional.