Desa Rimba Jaya – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta masyarakat kelas menengah agar bersabar seiring upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Muhaimin menyampaikan hal ini saat menanggapi pertanyaan mengenai program khusus bagi warga kelas menengah serta kelompok masyarakat rentan miskin pada Senin, 27 April 2026, di Jakarta.
Pemerintah menetapkan target nol persen angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Fokus ini menuntut alokasi sumber daya yang masif guna menyokong keluarga yang paling membutuhkan terlebih dahulu dalam agenda kerja Kabinet Merah Putih.
Langkah ini menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama sebelum pemerintah merambah ke sektor kelompok menengah. Menariknya, pemerintah membagi tugas penanganan ekonomi secara spesifik antar kementerian terkait agar target pembangunan nasional berjalan lebih efektif.
Fokus Kemiskinan Ekstrem dalam Agenda Kabinet
Muhaimin Iskandar memimpin rapat tingkat menteri mengenai evaluasi kinerja pengentasan kemiskinan di Plaza Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto baru berjalan sekitar satu tahun setengah, sehingga memerlukan skala prioritas.
Singkatnya, pemerintah perlu menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem sebagai fondasi sebelum menangani dinamika kelas menengah. Oleh karena itu, Muhaimin meminta publik memberikan waktu agar jajaran menteri bisa bekerja optimal dalam menuntaskan target besar yang sudah pemerintah tetapkan per 2026.
Terkait urusan kelas menengah, Muhaimin menjelaskan bahwa porsi penanganannya berada di bawah kendali Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Pembagian tugas ini bertujuan memastikan setiap kelompok warga mendapatkan perhatian melalui jalur kementerian yang relevan dengan pokok permasalahan mereka.
Kolaborasi Lintas Kementerian Kabinet Merah Putih
Rapat evaluasi tersebut menghadirkan jajaran menteri penting sebagai bentuk keseriusan pemerintah. Berikut daftar pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut:
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf
- Menteri Agama Nasaruddin Umar
- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurahman
- Menteri Ekonomi dan Kreatif Teuku Riefky Harsya
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini
- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana
Kehadiran mereka menunjukkan sinergi kuat antar sektor untuk mencapai target kemiskinan nol persen. Selain itu, kolaborasi ini menciptakan rantai koordinasi yang lebih solid dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga yang paling membutuhkan di seluruh pelosok negeri.
Data Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem
Muhaimin memaparkan capaian pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem hingga posisi terbaru 2026. Pemerintah berhasil menurunkan jumlah jiwa yang terjebak dalam kemiskinan ekstrem dari angka 3,56 juta orang menjadi 2,2 juta orang.
Faktanya, penurunan ini muncul sebagai hasil dari serangkaian intervensi bantuan sosial yang gencar pemerintah lakukan. Bahkan, pemerintah telah menyasar sekitar 8,56 juta keluarga miskin atau mencapai 93,6 persen dari total target untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
| Kategori Data | Jumlah/Persen |
|---|---|
| Penurunan Kemiskinan Ekstrem | 3,56 juta ke 2,2 juta orang |
| Cakupan Keluarga Miskin | 8,56 juta keluarga (93,6%) |
Alokasi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah mengucurkan dana luar biasa demi memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan sesuai rencana. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pemerintah keluarkan mencapai Rp 503,2 triliun guna mendanai berbagai program kesejahteraan.
Selain dukungan APBN pusat, pemerintah daerah juga memberikan kontribusi anggaran senilai Rp 129 triliun. Dengan demikian, total akumulasi dana yang beredar untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem mencapai angka yang signifikan.
Selain bantuan tunai, program intervensi unggulan lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut menjadi pilar utama. Alhasil, masyarakat kurang mampu mendapatkan akses gizi yang lebih baik agar kualitas hidup mereka bisa meningkat secara perlahan di tengah tantangan ekonomi global tahun 2026.
Pada akhirnya, pemerintah menegaskan komitmen untuk bergerak secara bertahap dalam menuntaskan agenda kemiskinan ekstrem terlebih dahulu. Dengan kesabaran dan kerja keras seluruh jajaran kabinet, pemerintah optimis bisa mencapai target nol persen pada 2026 sembari terus menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan kelompok rentan miskin di masa depan.