Flyover perlintasan Bekasi Mendesak, Pemkot Butuh Dana Rp 230 Miliar

Desa Rimba Jaya – Pemerintah Kota Bekasi menetapakan pemenuhan pembangunan flyover di perlintasan sebidang wilayah Kota Bekasi sebagai agenda prioritas mendesak sepanjang tahun 2026. Keputusan ini muncul menyusul volume kendaraan yang begitu tinggi serta meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut pada Selasa (28/4/2026).

Kondisi mendesak ini mencuat kembali pasca-kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam. Insiden tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan puluhan korban luka, sehingga menarik fokus pemerintah pusat untuk segera membenahi sistem keselamatan transportasi di wilayah Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengonfirmasi rencana besar ini saat meninjau langsung Stasiun Bekasi Timur. Ia menjelaskan bahwa perencanaannya sudah matang sejak lama, namun secara teknis pemerintah baru mampu mendorong pengerjaan konkret mulai tahun 2026 ini.

Pentingnya Flyover Perlintasan Bekasi

Pembangunan infrastruktur jalan layang atau flyover di lokasi perlintasan sebidang merupakan solusi teknis untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Melalui konsep yang ada, pemerintah berencana menutup dua titik perlintasan sebidang sekaligus, yakni di kawasan Ampera dan Bulakapal, demi keamanan serta kelancaran arus lalu lintas masyarakat.

Faktanya, keberadaan perlintasan sebidang memang menghambat efisiensi perjalanan kereta api. Dengan mengalihkan kendaraan ke jalur layang, perjalanan kereta menjadi lebih aman dan lancar, sekaligus memberikan ketenangan bagi warga yang melintas sehari-hari di sekitar lokasi.

Oleh karena itu, pemerintah kota merancang langkah antisipasi jangka pendek sembari menunggu konstruksi dimulai. Pihaknya siap menempatkan personel dari instansi daerah untuk menjaga pintu perlintasan dengan metode manual sebagai upaya pengamanan ekstra di perlintasan yang berisiko tinggi.

Kendala Anggaran dan Kebutuhan Dana

Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya sudah mengalokasikan dana internal untuk mewujudkan proyek vital ini. Berdasarkan catatan data keuangan daerah, Pemkot telah menyiapkan anggaran sebesar Rp50 miliar pada tahun 2026, yang kemudian ditambah dengan alokasi sebesar Rp56 miliar, sehingga total dana yang terkumpul mencapai Rp106 miliar.

Akan tetapi, kebutuhan dana total untuk merealisasikan seluruh rangkaian proyek ini mencapai angka Rp250 miliar. Hal ini memicu defisit anggaran yang cukup besar bagi kas daerah. Berikut adalah rangkuman proyeksi kebutuhan dana pembangunan flyover tersebut:

Melihat angka di atas, Tri Adhianto menyatakan bahwa ada kekurangan dana sebesar Rp230 miliar untuk menyelesaikan konstruksi. Kondisi ini membuat dukungan finansial dari pemerintah pusat menjadi krusial agar pembangunan berjalan sesuai target waktu, yakni enam bulan ke depan.

Langkah Nyata Pemerintah Pusat

Presiden Prabowo Subianto memastikan dukungan pemerintah pusat setelah melihat langsung kondisi korban di RSUD Bekasi pada Selasa (28/4/2026). Dalam pernyataan resminya melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, beliau menegaskan bahwa pembangunan flyover menjadi solusi mutlak yang tidak bisa pemerintah tunda lagi.

Menariknya, Presiden Prabowo menyetujui percepatan pembangunan tersebut karena melihat tingkat kepadatan lalu lintas di Bekasi yang sudah sangat kritis. Prioritas utama pemerintah adalah memastikan keselamatan masyarakat dalam mobilitas sehari-hari di perlintasan kereta api.

Selain dukungan infrastruktur, pemerintah juga memastikan penanganan medis yang maksimal bagi para korban kecelakaan. Tim medis di RSUD Bekasi telah menambah jumlah personel untuk merawat para korban secara intensif hingga kondisi mereka pulih sepenuhnya.

Proses Investigasi dan Harapan Publik

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kini tengah menjalankan prosedur investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab utama kecelakaan yang memilukan tersebut. Langkah ini penting guna mencegah insiden serupa terjadi kembali di masa mendatang.

Singkatnya, pemerintah kota berharap sinergi dengan pemerintah pusat mampu mengakselerasi pengerjaan fisik flyover secepat mungkin. Harapan besarnya, seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati transportasi yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang pada sisa tahun 2026 ini.

Pada akhirnya, pembangunan ini bukan hanya sekadar mengenai proyek fisik, melainkan bentuk perlindungan nyata pemerintah terhadap keselamatan nyawa warga. Seluruh pihak terkait kini sedang bekerja keras mengejar target penyelesaian dalam enam bulan ke depan untuk menjawab kebutuhan mendesak tersebut.