Desa Rimba Jaya – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menuntut evaluasi total terhadap sistem keamanan transportasi nasional pada Selasa (28/4/2026). Pernyataan tegas ini muncul pasca insiden kecelakaan kereta api di Bekasi yang mengakibatkan rentetan gangguan operasional serta membahayakan keselamatan ribuan penumpang KRL dan kereta api jarak jauh.
Tragedi ini bermula di perlintasan sebidang kawasan Bulak Kapal, Bekasi. Sebuah taksi listrik milik perusahaan Green SM mengalami kendala hingga terperangkap di atas rel. Kemudian, rangkaian KRL menghantam kendaraan tersebut dengan keras. Dampak kecelakaan itu merembet hingga memicu insiden susulan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek di dekat Stasiun Bekasi Timur.
Saran Mori Hanafi Terkait Evaluasi Total Keselamatan Transportasi
Mori Hanafi menilai bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi menjadi sinyal merah bagi kualitas layanan publik tanah air. Legislator dari NTB tersebut menekankan perlunya perubahan mendasar dalam standar operasional transportasi saat ini. Baginya, pemerintah tidak boleh mengabaikan insiden yang timbul akibat ketidaksiapan pelaku usaha swasta di lapangan.
Selain itu, Mori Hanafi meminta Kementerian Perhubungan segera memanggil manajemen pihak perusahaan taksi listrik terkait. Tindakan ini krusial agar investigasi menyeluruh berlangsung dengan objektif. Apalagi, kecelakaan semacam ini seringkali berpangkal dari kelaikan kendaraan yang meragukan saat melintasi jalur krusial.
Audit Standar Keamanan Armada di Perlintasan Sebidang
Pemerintah wajib melakukan audit berkala terhadap seluruh armada milik pihak swasta. Mori Hanafi menyoroti bagaimana standar keselamatan transportasi harus perusahaan penuhi tanpa kompromi. Tidak hanya itu, tindakan preventif sangat diperlukan untuk melindungi nyawa pengguna jasa kereta api di seluruh Indonesia sepanjang 2026.
Faktanya, perlintasan sebidang seperti di Bulak Kapal sering menjadi titik maut yang menelan korban. Kejadian di dekat Stasiun Bekasi Timur membuktikan bahwa pengawasan di titik-titik rawan tersebut minim. Oleh karena itu, otoritas terkait harus memperketat regulasi pengawasan demi mencegah kecelakaan serupa terulang di masa depan.
| Poin Utama | Tindakan Diperlukan |
|---|---|
| Audit Armada | Verifikasi kelaikan jalan semua operator |
| Pengawasan Perlintasan | Perketat pengawasan titik rawan 2026 |
| Prioritas Korban | Penanganan medis cepat dan maksimal |
Apresiasi terhadap Respons Cepat Pemerintah
Meski mengkritik keras operasional transportasi, Mori Hanafi memberikan apresiasi atas gerak cepat tim gabungan. Pihak Basarnas, TNI, Polri, serta Kementerian Perhubungan menunjukkan komitmen nyata dalam mengevakuasi korban dan memulihkan jalur rel di Bekasi. Respons sigap ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam situasi darurat.
Akan tetapi, penanganan darurat saja tidak cukup untuk menjamin masa depan transportasi yang lebih aman. Pemerintah harus membangun sistem keselamatan yang komprehensif. Menariknya, momentum kecelakaan kereta api di Bekasi ini bisa menjadi titik balik bagi perbaikan sistem tata kelola transportasi nasional yang lebih baik sepanjang 2026.
Selanjutnya, publik berharap kementerian terkait tidak hanya fokus pada pembenahan pasca kecelakaan. Namun, mereka harus menciptakan regulasi yang tegas bagi setiap pihak swasta. Dengan demikian, risiko kecelakaan kereta api pada tahun 2026 bisa terminimalisir secara signifikan.
Singkatnya, keselamatan nyawa penumpang harus menempati posisi tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi. Pemerintah perlu memastikan seluruh operator mematuhi aturan standar jalan raya maupun rel. Dengan komitmen kuat dari parlemen dan eksekutif, Indonesia bisa mewujudkan moda transportasi dengan risiko minimal bagi masyarakat luas.