Desa Rimba Jaya – Sebanyak 800 personel gabungan TNI-Polri bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire melakukan pengamanan ketat terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, pada Senin pagi. Pasukan keamanan menempati sejumlah titik strategis guna memastikan situasi di lapangan tetap aman serta kondusif bagi seluruh warga.
Langkah pengamanan ini muncul sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan selama aksi demonstrasi berlangsung. Sebelumnya, pihak kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Nabire telah menyepakati prosedur teknis demonstrasi dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) per Minggu, 26 Juni 2026.
Aparat TNI-Polri Siaga Amankan Titik Strategis Demonstrasi
Kapolres Nabire, Samuel D. Tatiratu, memimpin apel pasukan di Markas Polres Nabire untuk menegaskan posisi setiap personel di lapangan. Samuel menempatkan tim gabungan pada lokasi yang menjadi titik kumpul utama bagi massa aksi mahasiswa.
- Kali Harapan
- Jepara II
- Asrama Mahasiswa Puncak
- Pasar Karang
- Siriwini
Pemilihan titik-titik tersebut bertujuan agar aparat lebih cepat merespons perkembangan situasi. Selain itu, pihak kepolisian berupaya menjaga agar aktivitas masyarakat umum tetap berjalan lancar meski konsentrasi massa sedang berlangsung di beberapa lokasi.
Penyebab Aksi Mahasiswa Terkait Insiden Kampung Kemburu
Mahasiswa menggelar aksi ini karena mereka ingin membawa aspirasi terkait insiden penembakan warga sipil pada 14 April 2026 di Kampung Kemburu, Kabupaten Puncak. Peristiwa tragis pada pertengahan April 2026 tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM RI serta Kementerian HAM.
Faktanya, masyarakat setempat berharap adanya penyelesaian hukum yang adil atas kejadian tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa menggunakan hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat di muka umum untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada otoritas berwenang.
Fasilitas Transportasi bagi Peserta Aksi
Pihak kepolisian menyediakan 15 truk untuk mengantar peserta aksi langsung menuju Kantor DPRP Papua Tengah. Kebijakan ini hadir untuk mencegah gangguan terhadap kenyamanan maupun mobilitas warga kota Nabire sepanjang Senin pagi.
Ternyata, strategi pengangkutan massa secara terpusat ini memberi manfaat ganda bagi ketertiban kota. Pertama, massa tidak perlu melakukan konvoi keliling yang berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kedua, keamanan peserta aksi pun lebih terjamin selama menempuh perjalanan menuju titik penyampaian aspirasi.
Larangan Konvoi dan Imbauan Ketertiban Umum
Kepolisian menetapkan larangan keras terhadap kegiatan konvoi keliling selama aksi berlangsung hari ini. Pihak keamanan menganggap konvoi kendaraan memiliki risiko tinggi mengganggu ketertiban umum serta membahayakan pengendara lain.
| Kebijakan Keamanan | Ketentuan |
|---|---|
| Jumlah Personel | 800 Aparat Gabungan |
| Status Konvoi | Dilarang |
| Transportasi Massa | Tersedia (15 Truk) |
Kapolres Samuel Tatiratu mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap tertib. Hal ini mencakup aturan untuk tidak membawa senjata tajam maupun simbol-simbol yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bahkan, Kapolres menegaskan pentingnya menjaga citra Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Dengan demikian, semua pihak perlu mematuhi aturan agar penyampaian aspirasi berjalan secara bermartabat serta damai.
Menjaga Stabilitas Keamanan di Papua Tengah
Pemerintah dan aparat keamanan senantiasa memantau perkembangan situasi di lapangan per 26 Juni 2026. Meski insiden di Kabupaten Puncak pada April lalu memberikan tekanan emosional bagi masyarakat, pendekatan dialogis dan pengamanan humanis menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas.
Selanjutnya, aparat berharap seluruh rangkaian aksi dapat selesai tanpa menimbulkan gesekan yang merugikan. Kejadian masa lalu merupakan pengingat bagi semua elemen untuk mengedepankan cara-cara damai dalam menyampaikan pendapat.
Pada akhirnya, ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama antara aparat dan masyarakat. Aparat TNI-Polri tetap berkomitmen untuk melayani serta melindungi masyarakat dari berbagai potensi gangguan yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung.
Mari menjaga tanah Papua agar tetap damai dan kondusif bagi masa depan yang lebih baik. Kerja sama antara pengunjuk rasa dan pihak keamanan akan sangat menentukan keberhasilan dialog aspirasi pada hari ini.