Desa Rimba Jaya – Penghentian sementara operasional KEK Kura Kura Bali oleh Pansus TRAP DPRD Bali memicu kekhawatiran besar bagi iklim investasi di Pulau Dewata per April 2026. Tindakan penutupan aktivitas pembangunan ini menuai kritik tajam karena banyak pihak menilai proses eksekusinya melanggar prosedur administratif yang berlaku.
Tim legal dan perizinan PT Bali Turtle Island Development (BTID), Anak Agung Ngurah Buana, menyatakan keberatan atas langkah Pansus yang langsung menginstruksikan Satpol PP Pemprov Bali untuk menyegel lokasi proyek. Ia menegaskan bahwa DPRD seharusnya memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi guna mengeksekusi kebijakan tersebut, bukan bertindak secara mandiri di lapangan.
Risiko Penghentian Sementara Operasional KEK Kura Kura Bali
Faktanya, alur birokrasi ini tidak Pansus jalankan dalam peristiwa tersebut. Selain itu, pihak BTID menyesalkan ketiadaan ruang konfirmasi sebelum tindakan penyegelan terjadi. Padahal, manajemen mengklaim pihaknya telah memenuhi semua poin prosedural tukar lahan sesuai perundang-undangan yang berlaku saat itu.
Agung menjelaskan bahwa lahan yang BTID ambil merupakan kawasan hutan produksi yang memang boleh pihak pengembang konversi. Selanjutnya, ia menyarankan Pansus TRAP untuk melakukan pendalaman materi di BPKH Wilayah VIII Kementerian Kehutanan agar mendapatkan data akurat. Hal ini menjadi krusial mengingat PP Nomor 23 Tahun 2023 menetapkan Gubernur Bali sebagai Dewan Pengawas KEK di wilayah tersebut.
Tanggapan Hukum Mengenai Prosedur KEK di Bali
Yossy Sulistyorini sebagai Head Legal BTID menyatakan bahwa rekomendasi Pansus TRAP muncul tanpa mendengar utuh klarifikasi pihak perusahaan. BTID kini tengah mendiskusikan langkah strategis internal guna menyikapi penyegelan yang mereka nilai tidak memiliki argumen hukum kuat.
Menariknya, BTID tetap menunjukkan sikap kooperatif terhadap peraturan yang berlaku. Pihak manajemen mengapresiasi segala bentuk perhatian DPRD terhadap proyek ini. Namun, mereka juga menuntut keadilan terkait legalitas perizinan yang selama ini sudah perusahaan kantongi secara lengkap.
Berikut adalah poin-poin krusial terkait posisi kedua belah pihak per 2026:
| Pihak Terkait | Posisi Utama |
|---|---|
| Pansus TRAP DPRD Bali | Membatasi aktivitas di lahan tahura objek pengganti |
| Tim Legal BTID | Mematuhi perizinan sah dan menuntut alur eksekusi sesuai aturan |
Ancaman Terhadap Citra Investasi di Bali
Yossy menekankan bahwa tindakan penutupan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi merusak citra Bali di mata investor global. Meskipun Pansus TRAP sering menyatakan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, langkah penyegelan sepihak justru memberikan sinyal negatif bagi pemegang modal.
Investor kini mungkin berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Bali akibat ketidakpastian hukum ini. Dampak jangka panjang dari kondisi tersebut tentu merugikan masyarakat Bali yang membutuhkan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Lebih dari itu, tindakan ini menciptakan preseden buruk dalam tata kelola KEK di Indonesia. Pemerintah pusat perlu memperhatikan integritas kebijakan di daerah agar investor tidak ragu meneruskan proyek strategis mereka. Terakhir, Pansus TRAP memang meminta BTID untuk berkoordinasi dengan Pol PP serta menyiapkan dokumen untuk RDP dalam waktu dekat guna mencari titik temu.
Upaya dialog antara kedua belah pihak harus segera terwujud demi meminimalkan dampak kerugian materiil maupun citra daerah. Kestabilan iklim investasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan Bali ke depan. Dengan komunikasi yang transparan, semua pihak bisa mencari solusi terbaik tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi wilayah.