Desa Rimba Jaya – Sekitar 23 Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia menuntut PBNU mempercepat pelaksanaan Muktamar paling lambat akhir Juli atau awal Agustus 2026. Para ketua organisasi wilayah ini menyampaikan tuntutan tersebut secara langsung di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (27/4).
Langkah tegas ini muncul sebagai respons atas ketiadaan perkembangan signifikan setelah kesepakatan islah antar-elite PBNU sebelumnya. Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, menegaskan alasan utama di balik tuntutan tersebut saat bertemu jajaran pengurus di Jakarta.
Muktamar PBNU Dipercepat untuk Menjaga Marwah Organisasi
Forum Ketua PWNU menilai ketidakpastian jadwal Muktamar bakal mengganggu stabilitas internal serta menghambat peran strategis NU dalam urusan kebangsaan. Oleh karena itu, percepatan jadwal Muktamar PBNU 2026 menjadi pilihan krusial demi menjaga martabat dan legitimasi kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.
Aspirasi ini menemui titik terang saat KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU, menerima perwakilan PWNU secara daring. Gus Yahya, selaku Ketua Umum PBNU, bahkan menemui langsung para perwakilan tersebut di ruang kerjanya untuk membahas tuntutan yang para pengurus wilayah sampaikan.
Ancaman Mosi Tidak Percaya
Para Ketua PWNU mengeluarkan tiga poin pernyataan sikap mendasar menyikapi kondisi organisasi saat ini. Jika PBNU mengabaikan tenggat waktu tersebut, mereka berjanji akan menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan PBNU saat ini secara kolektif bersama PCNU.
Berikut poin utama pernyataan sikap para Ketua PWNU se-Indonesia:
- Mendesak PBNU melaksanakan Muktamar paling lambat akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan Rapat Pleno Januari lalu.
- Meminta PBNU konsisten membentuk panitia Munas, Konbes, dan Muktamar dengan mempercepat penyelesaian SK organisasi.
- Menuntut Steering Committee menetapkan daftar peserta Muktamar, baik PWNU, PCNU, maupun PCINU, maksimal satu bulan sebelum hari pelaksanaan.
Lebih dari itu, Gus Rozin menegaskan keterlibatan para ketua PWNU merupakan inisiatif akar rumput yang organik. Mereka bahkan mendanai sendiri perjalanan dari wilayah masing-masing, termasuk delegasi dari Aceh hingga Papua Pegunungan, demi menyampaikan keresahan ini.
Tanggapan Resmi PBNU Terkait Desakan Muktamar
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memberikan kepastian mengenai agenda Muktamar. PBNU selaku induk organisasi menyatakan komitmen mereka untuk tetap menyelenggarakan gelaran besar ini sesuai rencana pada Agustus 2026.
PBNU saat ini sudah mengambil langkah konkret untuk memastikan kelancaran agenda besar tersebut. Fakta menunjukkan bahwa jajaran pengurus sudah membentuk panitia kecil sebagai langkah awal teknis pelaksanaan Muktamar.
| Poin Tuntutan | Status |
|---|---|
| Jadwal Muktamar | Ultimatum Akhir Juli/Agustus 2026 |
| List Peserta | Penetapan 1 bulan sebelum hari-H |
| Sanksi Organisasi | Mosi tidak percaya dari PWNU & PCNU |
Gus Ipul menegaskan bahwa persiapan internal terus mengalir sesuai rencana yang PBNU susun sebelumnya. Pihaknya berharap semua pihak bisa bersabar sementara panitia bekerja melakukan pemetaan kebutuhan dan teknis pelaksanaan.
Urgensi Konsolidasi Pasca-Islah
Menariknya, gerakan ini bukan merupakan upaya pengelompokan yang dikoordinir oleh satu elite tertentu. Para ketua wilayah justru menekankan bahwa urgensi percepatan ini berpijak pada keberlangsungan jam’iyah NU ke depan.
Akibat dari ketidakpastian yang berlarut, para ketua PWNU khawatir konsolidasi internal akan mengalami stagnasi. Padahal, peran strategis NU menuntut gerak organisasi yang cepat dan responsif terhadap tantangan kebangsaan di tahun 2026 ini.
Pada akhirnya, semua pihak berharap proses penentuan jadwal Muktamar 2026 ini menemui jalan tengah yang adil. Harmonisasi antara keinginan arus bawah dan kebijakan struktural akan menjadi kunci bagi soliditas NU di masa depan. Seluruh elemen NU berharap Muktamar 2026 mampu menjawab tantangan zaman dan membawa perubahan berarti bagi umat serta bangsa.