Kekerasan di daycare sebagai bukti lemahnya pengawasan ketat

Desa Rimba Jaya – Kekerasan di daycare di Kota Yogyakarta memicu sorotan tajam dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, pada Senin, 27 April 2026. Kasus ini melibatkan dugaan penganiayaan terhadap 53 anak di Little Aresha yang mencoreng dunia pendidikan anak usia dini di Indonesia.

Singgih Januratmoko mengungkapkan keprihatinan mendalam atas nasib para korban. Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Yogyakarta, dia menilai insiden ini menggambarkan kegagalan sistemik perlindungan anak yang seharusnya menjamin keamanan buah hati.

Peristiwa tragis ini sebenarnya mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap lembaga penitipan anak. Faktanya, banyak pihak pengelola menjalankan operasional tanpa mematuhi aturan ketat, meskipun standar operasional prosedur atau SOP sudah tersedia.

Kekerasan di daycare dan masalah struktural sistemik

Pemerintah daerah perlu meninjau kembali izin seluruh pusat pengasuhan anak secara menyeluruh. Singgih menyebut Little Aresha beroperasi tanpa izin resmi, yang menjadi bukti nyata betapa minimnya penegakan regulasi lapangan. Alhasil, orang tua tidak mendapatkan informasi transparan mengenai metode pengasuhan hingga fasilitas pendukung setiap hari.

Kondisi ini menciptakan jarak informasi yang lebar antara penyedia jasa dan pelanggan. Banyak orang tua percaya bahwa daycare merupakan ruang aman bagi tumbuh kembang si kecil. Namun, realitas di lapangan justru menyajikan perlakuan tidak manusiawi, mulai dari penelantaran anak hingga tindakan kekerasan fisik yang meninggalkan trauma berkepanjangan.

Selain kekerasan fisik, Singgih menyoroti dugaan penipuan fasilitas yang pengelola lakukan selama ini. Pihak manajemen menjanjikan fasilitas lengkap seperti ruangan ber-AC, tempat tidur nyaman, hingga sarana edukasi, tetapi kondisi nyata menunjukkan sebaliknya. Tidak hanya itu, orang tua merasa tertipu karena kenyamanan anak tidak menjadi prioritas utama pihak pengelola.

Audit menyeluruh bagi lembaga pengasuhan

Aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar masalah. Singgih mendorong pihak terkait melakukan penelusuran mendalam terhadap kemungkinan adanya pembiaran sistematis oleh manajemen. Langkah penetapan 13 tersangka harus menjadi awal bagi proses hukum yang lebih adil bagi para korban dan keluarga.

Pemerintah pusat perlu mensinergikan langkah dengan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan sweeping audit. Upaya ini memastikan kepatuhan setiap lembaga terhadap standar perizinan yang berlaku. Peristiwa ini harus menjadi momentum pembenahan total terhadap sistem pengasuhan anak di seluruh wilayah Indonesia per 2026.

Langkah strategis perlindungan anak ke depan

Singgih meminta beberapa kementerian terkait merumuskan regulasi yang lebih tajam. Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian PPPA harus duduk bersama guna menciptakan mekanisme pelaporan cepat. Dengan adanya kanal pengaduan yang aman, baik orang tua maupun staf daycare bisa melaporkan keganjilan sebelum insiden buruk terjadi.

Komisi VIII DPR tetap mengapresiasi Kementerian PPPA yang sudah menurunkan tim pendampingan bagi para korban. Meski demikian, pemulihan korban memerlukan langkah komprehensif, bukan sekadar penanganan instan. Pemulihan harus mencakup pendampingan psikologis jangka panjang, perlindungan hukum bagi pihak keluarga, serta rehabilitasi sosial yang intensif.

Negara memiliki kewajiban mutlak untuk mencegah segala bentuk kelalaian dalam pengasuhan anak. Kekerasan bukan hanya masalah individu pengasuh, melainkan pelanggaran serius terhadap nilai konstitusi dan kemanusiaan. Singkatnya, pemerintah harus membangun ekosistem daycare yang benar-benar memberikan rasa aman bagi generasi masa depan bangsa.

Pada akhirnya, kejadian ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sektor pengasuhan. Keamanan anak tidak boleh mengalami kompromi oleh kepentingan bisnis semata. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap lembaga mematuhi aturan perlindungan anak agar kasus serupa di Little Aresha tidak terulang kembali di masa mendatang.

Keselamatan anak harus menduduki prioritas utama dalam setiap kebijakan publik. Perbaikan sistem pengasuhan yang lebih ketat bukan sekadar usulan, melainkan kebutuhan mendesak bagi kesejahteraan anak-anak Indonesia. Dengan kebijakan tegas, pengawasan konsisten, dan dukungan masyarakat luas, lingkungan daycare seharusnya bisa menjadi tempat yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.